🌔 Kabinet Dapat Dibedakan Menjadi Absolutely with you it agree. In it something is also to me your idea is pleasant. I suggest to take out for the general discussion.

Berdasarkancara penyampaian informasi komunikasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Mari kita ulas mengenai cara penyampaian informasi komunikasi ini ! Untuk lebih memahami mengenai materi ini, ada baiknya kamu memahami Komunikasi Antar Pribadi atau komunikasi interpersonal.

› Utama›Dua Sekretaris di Kabinet... Mereka yang menjabat sebagai menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet minimal dikenal baik oleh presiden. Apa keistimewaan jabatan ini sehingga diisi oleh mereka yang benar-benar dikenal oleh sang presiden? Kompas/Heru Sri Kumoro Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno kiri dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat bertemu dengan pimpinan MPR di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 16/10/2019. Pertemuan ini untuk membicarakan mengenai pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober sekretaris dalam sebuah organisasi sering dikaitkan dengan posisi yang diisi oleh perempuan. Akan tetapi, ketika ditambah dengan kata lain sehingga menjadi menteri sekretaris, sekretaris negara, sekretaris jenderal, sekretaris eksektutif, ataupun sekretaris daerah, jabatan tersebut lebih banyak diisi laki-laki. Demikian pula dengan jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet di Indonesia yang selalu diisi oleh selalu dijabat oleh laki-laki, mereka yang menjabat sebagai menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet selalu memiliki kedekatan personal dengan presiden, minimal dikenal baik oleh presiden. Sebut saja sebagai contoh, Menteri Sekretaris Negara Ali Rahman, Bondan Gunawan, dan Djohan Effendi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Contoh lain dapat dilihat pada Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Bambang sudah menjadi sekretaris sejak Megawati menjadi Wakil Presiden kemudian terus diminta menjadi sekretaris negara/kabinet dalam Kabinet Gotong keistimewaan jabatan ini sehingga diisi oleh mereka yang benar-benar dikenal oleh sang presiden?Kompas/Wawan H Prabowo Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri dalam acara silahturahim Kabinet Kerja di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 18/10/2019. Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta bertepatan dengan hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak para menteri yang tak lagi bertugas di pemerintahan jilid dua turut menyukseskan kinerja para kolega yang melanjutkan asal katanya, sekretaris berasal dari bahasa latin secretarius yang berarti pejabat yang dapat dipercaya. Kata secretarius sendiri berasal dari kata secretum yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Dari asal katanya, seorang sekretaris merupakan orang yang dapat dipercaya karena memegang rahasia dari karena memegang rahasia, posisi sekretaris perlu diisi oleh orang yang dapat dipercaya atasannya. Inilah posisi khas seorang sekretaris yang tidak didapatkan oleh orang di posisi atau jabatan juga Kabinet Mulai TergambarDalam nomenklatur Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019, terdapat dua sekretaris, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kedekatan karena tugas dan fungsinya membuat seorang menteri sekretaris negara ataupun sekretaris kabinet mengetahui banyak hal, termasuk berbagai rahasia negara dan pejabat memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yakni mendukung tugas presiden dan wakil presiden di bidang kesekretariatan, jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet sering dan pejabat setingkat menteri tersebut bekerja langsung untuk mendukung kegiatan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, publik sering melihat kehadiran kedua pejabat tersebut dalam satu frame dengan presiden di berbagai kegiatan resmi jabatan kedua pejabat di atas berbeda dari posisi strategis tiga menteri yang sering dijuluki sebagai ”Triumverat”, yakni menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan, karena diatur dalam UUD pasal 8 UUD 1945 Ayat 3 disebutkan, ”Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan”.Dengan aturan tersebut, posisi menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dianggap strategis karena dapat menggantikan tugas kepresidenan. Artinya, posisi ketiga menteri tersebut dianggap mencukupi dan mendasar dalam sebuah pemerintahan untuk menggantikan tugas harus membandingkan mana yang lebih strategis, posisi menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet memiliki keistimewaannya tersendiri justru karena memiliki nuansa kepercayaan yang lebih kental. Banyak rahasia negara, rahasia presiden, rahasia menteri-menteri lain yang perlu dijaga oleh pengampu jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris H Prabowo Dari kiri ke kanan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJMN 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3/10/2019. Pada Rapat Kabinet paripurna Kabinet Kerja terakhir itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf dibedakanWalaupun terdapat kesamaan fungsi dalam bidang kesekretariatan, tugas yang diemban oleh sekretariat negara dan sekretariat kabinet dapat dibedakan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Negara merupakan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian ini bertugas untuk menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Semua itu dilakukan untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja Kementerian Sekretariat Negara yang ditetapkan. Pertama, dalam hal hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada presiden dan wakil presiden. Kedua, pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada presiden dan wakil sisi lain, Sekretariat Kabinet juga merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Bedanya, lembaga ini bertugas memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan praktis, kinerja Sekretariat Kabinet dapat dilihat dari sasaran kinerjanya. Pertama, terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas, yaitu hingga dapat dimanfaatkan. Kedua, terwujudnya pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas, yaitu memuaskan peserta Widiantoro Presiden Joko widodo didampingi Sekretaris Kabinet Pramono anung kanan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11/4. Dalam kesempatan itu, Presiden mengutuk keras tindakan kriminal penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan disamakanKarena memiliki prinsip kerja yang hampir sama, yakni mendukung tugas presiden dan wakil presiden di bidang kesekretariatan, jabatan menteri sekretaris negara dan sekretaris kabinet sering awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet dengan sebutan menteri segara sekretaris negara/sekretaris kabinet. Rangkap jabatan ini masih dialami oleh Akbar Tandjung dan Muladi di Kabinet Reformasi Pembangunan pada era BJ Habibie serta Bambang Kesowo di Kabinet Gotong Royong pada era Megawati rangkap jabatan, sebutan ”menteri” bagi sekretaris negara juga merupakan hal yang era Orde Baru, jabatan ini disebut sebagai sekretaris negara kemudian diganti menjadi menteri negara/sekretaris negara. Pada era Reformasi, pada zaman Gus Dur, jabatan ini kembali disebut sebagai sekretaris negara, tanpa embel-embel menteri. Pada Kabinet Indonesia Bersatu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebutan menteri sekretaris negara digunakan hingga saat sisi lain, jabatan sekretaris kabinet lebih lebih konsisten dalam hal penamaan. Di luar jabatan yang dirangkap dengan sekretaris negara, nama jabatan ini konsisten dengan sekretaris kabinet. Perkecualian terdapat pada zaman Kabinet Persatuan Nasional pada era Gus Dur dengan sebutan Kepala Sekretariat Negara yang dijabat oleh Marsilam Dari kiri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum dimulainya rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 3/5/2018. Rapat itu membahas persiapan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia sekretaris, secretary, di pemerintahan AS dan Inggris menunjuk pada makna yang lebih umum. Akan tetapi, ada perbedaan penggunaan di kedua negara AS, sebutan secretary berarti pejabat yang mengepalai sebuah departemen yang ditunjuk oleh presiden serta tidak masuk dalam kelompok pembuat undang-undang parlemen.Sebutan tersebut, dalam kabinet Presiden Donald Trump digunakan dalam menyebut menteri-menterinya, antara lain Secretary of State Mike Pompeo, Secretary of Defense Mark Esper, Secretary of Education Elisabeth Prince DeVos, Secretary of Health and Human Services Alex Azar, Sr, Secretary of Labor Eugene Scalia, Secretary of Transportation Elaine L Chao, maupun Secretary of the Treasury Steven T karena memegang rahasia, posisi sekretaris perlu diisi oleh orang yang dapat dipercaya oleh atasannya. Inilah posisi khas seorang sekretaris yang tidak didapatkan oleh orang di posisi atau jabatan di Inggris, sebutan secretary, lebih tepatnya sebutan secretary of state merupakan penamaan terhadap menteri, yang juga merupakan anggota parlemen, yang mengepalai sebuah departemen di kabinet Perdana Menteri Boris Johnson, sebutan secretary of state ini digunakan antara lain pada Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Dominic Raab, Secretary of State for Defence Ben Wallace, Secretary of State for Health and Social Care Matt Hancock, dan Secretary of State for Housing Robert banyaknya variasi penamaan, pernah dirangkap, hingga perbedaan penggunaan nama di luar negeri, jabatan menteri sekretaris negara ataupun sekretaris memang dapat membuat tetapi, mengutip pidato pelantikan Presiden Joko Widodo, Minggu 20/10/2019, dalam hal pemerintahan, ”Yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya.” Membedakan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Negara dapat dilihat dari Sekretariat Negara fokus pada kualitas dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara serta kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan. Adapun Sekretariat Kabinet fokus pada kualitas rekomendasi kebijakan dan kepuasan pengelolaan persidangan menjadi ukuran pertama-tama adalah kepuasan pelanggan, yakni presiden dan wakil presiden yang kedua jabatan sekretaris dalam kabinet Jokowi ini akhirnya diganti, bisa jadi sang presiden tidak puas dengan pelayanan yang selama ini diberikan. Namun, bisa juga semata karena diperlukan sebuah pasti, jabatan ini membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari presiden. Berbahagialah mereka yang dipercaya oleh Presiden! LITBANG KOMPAS

PrabowoCurhat ke Luhut: Seandainya Jadi Presiden Ingin Punya Kabinet seperti Jokowi. 5 Agustus 2022 3.16 AM. Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/8). Dalam acara yang dihadiri langsung Presiden

Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara. Demokrasi sendiri merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan.Menurut Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu meliputi negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Dan untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi dapat dilakukan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi hal ini demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 yaitu Demokrasi Formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa adanya upaya untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang sudut pandang “cara penyaluran” kehendak sudut pandang kehendak rakyat demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaituDemokrasi perwakilan atau demokrasi representati yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil- wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan perwakilan dengan sistem referendum,yaitu gabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan dengan sistem parlementer, yaitu dalam demokrasi dengan sistem parlementer tersebut hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif / kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam DPR atau di dengan sistem pemisahan kekuasaan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatifDemokrasi dengan sIstem referendum, yakni demokrasi perwakilan dengann kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di pada era sekarang Pada saat ini bisa dikatakan bahwa demokrasi di indonesia sedang tidak berjalan dengan baik karena Indonesia mengalami kemunduran dalam bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Dan secara substansi demokrasi Indonesia menjadi elitis dan dijalankan oleh kekuatan oligarki yang cukup kuat, dimana kondisi tersebut mengakibatkan timbulnya “demokrasi tanpa demos” . Demokrasi tanpa demos menjadi cermin demokrasi di indonesia pada saat ini, dimana hal tersebut mempunyai karakteristik sebagi berikut Lemahnya pelaksanaan checks and balances. Dalam hal ini da[at dilihat dari lemahnya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. Meredupnya sikap kritis civil society, baik pers, LSM, akademisi, dan sebagainya sebagai mitra pemerintah dan membungkam kalangan aktivis. Kepemimpinan nasional yang tidak membawa pencerahan dalam berpolitik. Lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun hukum yang masih pilih-pilih dalam menegakkan keadilan. Memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya politik uang, manipulasi informasi, dan beroperasinya buzzer secara kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendekatan keamanan dan “de-demokratisasi internal” pada lembaga-lembaga pemilu dan pilkada yang sarat dengan manipulasi dan politik uang. Repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi diskriminasi politik atas nama SARA Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dan rasa sebagai negara yang demokratis, maka negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat khususnya pada kaum minoritas karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Serta menjadikan legitimasi sebagai salah satu tolak ukur dalam menjalankan prinsip demokrasi, karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin.

Jakarta-. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto blak-blakan menceritakan keputusannya yang memilih masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski banyak yang mengejek namun Prabowo mengaku keputusannya tersebut tidak salah. " We are on the right track, kita menuju apa yang harus kita sampai.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pada umumnya, sistem pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori diantaranya adalah sistem pemerintahan presidensial presidential system, sistem pemerintahan parlementer parlementary system dan sistem pemerintahan campuran mixed system atau hybrid system seperti yang dikemukakan oleh Prof. Jimly Ashidique, Walaupun ada pula yang menyatakan adanya tipe sistem pemerintahan kolektif dan sistem pemerintahan monarki seperti yang dikemukakan oleh Prof. Denny Indrayana. Tentunya banyak perbedaan, kelebihan serta kelemahan dalam masing-masing tipe dan penggunaannya pun harus menyesuaikan dengan kondisi dalam suatu negara. Namun, dalam tulisan kali ini akan membahas lebih mendalam mengenai tipe yang kedua yakni sistem pemerintahan parlementer dari sisi pembentukan kabinet. Secara umum, prinsip dasar dalam sistem pemerintahan parlementer adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif yang saling bergantung satu sama lain. Sifat dan bobot “ketergantungan” ini berbeda dari satu negara dengan negara yang lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Oleh karena itu, ada semacam hubungan kausalitas yang sangat erat antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, akan lebih “balance” jika kabinet itu merupakan bentukan dari satu partai besar yang menang dalam pemilu legislatif atau di suatu negara yang hanya berlaku sistem dwi partai. Namun, ada peluang besar bagi kabinet dan juga partai penguasa parlemen dalam hal monopoli kekuasaan. Pemikiran ini sejalan dengan yang dikemukakan Van der Pot seperti yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yakni, beberapa negara, seperti Negeri Belanda dan negara-negara Skandinavia, pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan, sekalipun tidak dielakkan suatu “dualisme antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat”. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem pemerintahan parlementer terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan baik dari segi fungsi, kewenangan maupun aktor yang mengisi jabatan tersebut. Umumnya kepala negara dijabat oleh Presiden negara republik dan Raja atau dengan sebutan lain negara monarki. Sedangkan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri yang dipilih langsung berdasarkan partai pemenang pemilu legislatif atau koalisi partai dalam legislatif. Pemerintah atau kabinet terdiri dari para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Dalam menentukan kabinet, perdana menteri memiliki hak prerogatif dalam menyusun kabinet dengan memerhatikan usulan atau pertimbangan parlemen terutama partai yang memilih atau mendukung perdana menteri. Kabinet dalam sistem ini adalah para menteri yang rangkap jabatan hanya dalam sistem pemerintahan parlementer. Artinya, menteri-menteri dalam kabinet ini harus merupakan anggota parlemen dan hal ini berbeda dengan asas “trias politika”, yang mana dalam asas ini tidak mengenal rangkap jabatan dalam tiga cabang lembaga tinggi negara yang ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam sistem ini pula, eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif yang walaupun pada hakikatnya eksekutif dipilih oleh rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakil mereka di parlemenPembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer tentu tidak sederhana, melainkan banyak langkah dan proses yang rumit serta “cost” yang mahal agar dapat membentuk kabinet yang akan menjalankan orde/era/rezim dalam suatu pemerintahan. Di mulai dari pemilu legislatif yang merupakan rangkaian dari proses tersebut, partai-partai yang akan bertarung dalam pemilu mulai sibuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan partai mereka. Di awali dengan penyampaian visi dan misi, memperkenalkan kader-kader partai calon legislatif hingga program partai yang akan diwujudkan apabila partai tersebut menang dalam pemilu. Partai pemenang adalah partai yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilu. Selanjutnya, partai pemenang bisa disebut sebagai partai pemerintah apabila mendapat dukungan suara rakyat sebanyak 50% + 1 atau lebih dan memiliki kewenangan membentuk kabinet parlementer secara penuh. Namun, apabila suara partai pemenang kurang dari syarat yang ditentukan yakni < 50% + 1, maka diperlukan“koalisi”.Masa jabatan kabinet tidak mutlak ditentukan dalam satu periode atau waktu tertentu melainkan atas dasar legitimasi dari parlemen yang memilih atau mendukung kabinet tersebut, seringkali disebut sebagai “mosi tidak percaya”. Sederhananya, jika mayoritas dukungan dalam parlemen tidak berkenan dengan hasil kerja kabinet atau kabinet melanggar konstitusi atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap “kontrak politik” jika terjadi koalisi, maka kabinet dapat dibubarkan dan berimplikasi pula pada parlemen sebab parlemen juga tidak memiliki legitimasi lagi. Kabinet parlementer yang dibentuk berdasarkan kemenangan satu partai akan memiliki tingkat kebebasan yang lebih banyak dalam menentukan kebijakan sebab tidak terlalu banyak kompromi yang dilakukan dengan partai lain. Sebaliknya, jika kabinet dibentuk atas dasar koalisi, maka kebijakan, program ataupun kegiatan eksekutif akan dilaksanakan dengan hati-hati sebab tingkat pengawasan yang maksimal dari parlemen dan juga kontrak politik yang harus dipatuhi oleh partai-partai yang berkoalisi. Namun, dalam hal pembubaran parlemen, yang memiliki kekuasaan tersebut hanya Presiden atau Raja selaku kepala negara dalam perannya sebagai penegak bila terjadi pertentangan antara parlemen dan kabinet dengan memerhatikan usulan/pertimbangan perdana menteri. Hal semacam ini pernah terjadi di Negeri Belanda. Jika terjadi pembubaran kabinet, baik dibubarkan oleh parlemen atau implikasi dari pembubaran parlemen maka akan terjadi krisis dalamranah eksekutif. Akan tetapi, dalam sistem parlementer krisis semacam ini telah diperhitungkan sehingga dapat dibentuk kabinet ekstra-parlementer oleh formatur kabinet. Formatur kabinet ini ditentukan oleh Presiden yang biasanya formatur secara langsung akan menjadi perdana menteri dalam kabinet ekstra-parlementer ini. Dalam kabinet ekstra parlementer ini, formatur kabinet akan memiliki cukup peluang untuk menyusun kabinet berdasarkan profesionalitas atau keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan sementara tanpa menghiraukan dukungan partai. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada menteri yang berasal dari partai politik, namun dianggap tidak dalam tugas mewakili hal kewenangan dan kebijakan, kabinet ekstra-parlementer biasanya memiliki keterbatasan. Artinya, hanya terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang beberapa macam kabinet ekstra-parlementer Kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang Kabinet Kabinet Nasional, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari pelbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan krisis, dimana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional. Tentu dalam setiap sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara diseantero dunia memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan sistem pemerintahan yang saat ini menjadi fokus pembahasan tulisan ini. Kelemahan dalam kabinet pemerintahan parlementer ini, yakni kabinet mudah goyah dan kelangsungan kedudukan kabinet tidak bisa di tentukan oleh masa jabatannya karena sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh dapat mengendalikan parlemen. Sebab, menteri-menteri dalam kabinet adalah kader partai politik yang menguasai parlemen dan memiliki pengaruh besar dalam partai sehingga anggota kabinet dapat mengusai terjadi ketegangan atau tidak ada titik temu deadlock dalam suatu kebijakan antara menteri dengan parlemen, maka menteri tersebut dapat secara mudah untuk diganti walaupun yang diperjuangkan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan kelebihan dalam kabinet pemerintahan parlementer ini, yaitu setiap pembuatan kebijakan atau keputusan dapat secara cepat ditangani sebab tidak terlalu banyak kompromi politik yang dilakukan karena adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif partai pemenang pemilu legislatif. yang kuat dari parlemen, sehingga kabinet akan berhati-hati dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan walaupun cepat namun tetap memerhatikan kecermatan dan tanggung jawab antara pembuatan dan pelaksanaan kebijakan jelas. Artinya, ranah pembuatan oleh parlemen sebagai pembuat produk hukum dan kabinet sebagai pelaksana sistem pemerintahan tentu memiliki kelebihan dan kelemahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam konteks kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer. Begitu juga dengan kriteria dalam sistem tersebut yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di negara yang akan menerapkan sistem pemerintahan, tidak terkecuali dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, tidak selamanya setiap negara harus menerapkan salah satu sistem yang secara teoretik telah digunakan oleh negara-negara maju di belahan dunia ini. Lebih tepat adalah ketika masing-masing negara menggunakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi negaranya dalam arti sistem yang telah dikenal di dunia, sehingga kelemahan dari setiap sistem itu bisa diminimalisasi dengan baik. Terutama untuk konteks Indonesia hari ini yang benar-benar harus diperbaiki mulai dari sistem hingga aktor yang berperan dalam sistem tersebut. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat serta dapat memperluas wawasan kita bersama. Lihat Politik Selengkapnya q2K0P0j.

82zguplq3b.pages.dev/210

82zguplq3b.pages.dev/391

82zguplq3b.pages.dev/234

82zguplq3b.pages.dev/168

82zguplq3b.pages.dev/243

82zguplq3b.pages.dev/19

82zguplq3b.pages.dev/187

82zguplq3b.pages.dev/366

kabinet dapat dibedakan menjadi